Purwokerto – Kejaksaan Negeri Purwokerto menghadiri kegiatan Penguatan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Banyumas yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2026, pukul 19.00 s.d. 21.30 WIB, bertempat di Sasana Krida Raga Satria, GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan jumlah peserta kurang lebih 3.000 orang.
Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bapak Slamet Jaka Mulyana, S.H., M.H., diwakili oleh Kepala Subseksi I Intelijen, Indra Karta Sasmita, S.H. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Banyumas Drs. Sadewo Tri Lastiono, M.M., Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Prianggodo, Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Dhovan Oktavianton, S.H., S.I.K., M.Si., Dandim 0701/Banyumas Edward Deru Saka Samosir, para camat, kepala desa, perwakilan ketua RT dan RW, serta operator SIKS-NG dari setiap desa/kelurahan.
Dalam sambutannya, Bupati Banyumas menyampaikan bahwa pendidikan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas, pemerintah hadir memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan. Bupati juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data, khususnya data desil, agar program perlindungan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Sosial RI memaparkan perkembangan program Perlindungan Sosial Digital. Hingga akhir Oktober 2026, hampir 15 juta keluarga telah terdaftar secara nasional, dengan 816.674 orang tergabung sebagai Agen Perlindungan Sosial Digital. Melalui Portal Perlindungan Sosial, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan dan usulan baru guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Kementerian Sosial menargetkan 48 juta keluarga terdaftar pada Desember 2026, serta penyaluran bantuan sosial berbasis data digital terintegrasi siap diterapkan secara nasional pada tahun 2027.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab bersama perwakilan kepala desa/lurah, ketua RT, ketua RW, dan operator SIKS-NG, kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh Menteri Sosial RI dan foto bersama. Kehadiran Kejari Purwokerto menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat pendidikan dan perlindungan sosial yang berkeadilan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
