Purwokerto – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdinda) pada Rabu (29/7/2026) di Aula Waskita Bakesbangpol Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang dihadiri sekitar 25 peserta tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas.
Rapat dihadiri oleh unsur Bakesbangpol, BIN Daerah Jawa Tengah, Polresta Banyumas, Kodim 0701/Banyumas, Lanud Jenderal Besar Soedirman, Kejaksaan Negeri Purwokerto, BAIS TNI, Densus 88 Antiteror Polri, Lanal Cilacap, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Tim Wasdinda Kabupaten Banyumas.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, S.Sos., menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya fenomena kampanye dan normalisasi LGBT di media sosial, potensi gangguan keamanan menjelang momentum "Agustus Kelabu", kesiapan menghadapi Pilkades Serentak Tahun 2027, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi pembangunan daerah yang menghadapi penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi, pentingnya peningkatan koordinasi antarwilayah mengingat posisi strategis Kabupaten Banyumas, serta perlunya evaluasi aspek keselamatan dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat menyusul insiden ambruknya tribun penonton pada ajang Kejurnas Drift Speed Fest di GOR Satria Purwokerto.
Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Banyumas turut menyampaikan perkembangan situasi terkini di daerah, antara lain pendampingan terhadap eks narapidana terorisme dan eks Jamaah Islamiyah melalui program pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi administrasi kependudukan. Selain itu, disampaikan pula perkembangan pembahasan regulasi Pilkades Serentak Tahun 2027, proses hukum yang melibatkan beberapa kepala desa, pemantauan pelaksanaan seleksi perangkat desa, hingga kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas sejumlah isu aktual lainnya, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan sensus ekonomi, perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan korban insiden ambruknya tribun GOR Satria, aktivitas kelompok mahasiswa, penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal di Sungai Serayu, serta sejumlah perkara hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Dari sisi keamanan, Wakasat Intelkam Polresta Banyumas menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap dampak sosial akibat proses hukum aparatur desa, potensi konflik lingkungan akibat aktivitas industri, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Sementara itu, Kodim 0701/Banyumas menekankan pentingnya pemantauan terhadap dinamika aksi mahasiswa agar tetap berlangsung secara kondusif.
Korwil Banyumas BIN Daerah Jawa Tengah mengungkapkan bahwa aktivitas kelompok mahasiswa saat ini relatif menurun karena sebagian besar tengah mengikuti agenda organisasi, orientasi mahasiswa baru, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Meski demikian, potensi aksi pada momentum September mendatang tetap perlu diantisipasi melalui langkah deteksi dini.
Densus 88 Antiteror Polri juga memaparkan perkembangan kelompok radikal, termasuk aktivitas konsolidasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD), penyebaran propaganda oleh eks HTI di media sosial, serta kondisi eks narapidana terorisme di wilayah Banyumas Raya yang terus dipantau bersama.
Sementara itu, perwakilan Lanal Cilacap menyoroti fenomena wisata dadakan di kawasan Sungai Serayu akibat surutnya debit air pada musim kemarau. Kondisi tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, namun juga memiliki potensi risiko keselamatan sehingga diperlukan pengelolaan dan pengamanan yang lebih optimal.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri Purwokerto menyampaikan pentingnya mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2027 agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan pertukaran informasi, serta mengoptimalkan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Banyumas.
