Pada Rabu, 8 Juli 2026, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto yang diwakili oleh Huda Hazamal (Hedy), S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen bersama para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Purwokerto melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Banyumas.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Tim PAKEM Kabupaten Banyumas, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas, Kodim 0701/Banyumas, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, serta mahasiswa magang dari Universitas Jenderal Soedirman.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai tugas, fungsi, serta dasar hukum Tim PAKEM sebagai forum koordinasi lintas instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat, guna menjaga ketertiban, ketenteraman umum, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Rapat koordinasi juga membahas perkembangan informasi terkait kelompok “Sultan Nusantara”. Dalam pembahasan tersebut, MUI Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, hingga saat ini belum ditemukan dasar yang cukup untuk menetapkan kelompok tersebut sebagai aliran sesat sehingga masih diperlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, Polresta Banyumas menyampaikan perkembangan proses hukum terkait dugaan penghimpunan dana yang masih dilakukan pendalaman melalui koordinasi bersama Tim PAKEM.
Selain itu, MLKI Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa seluruh organisasi penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Banyumas tetap menjalankan aktivitas secara harmonis dan tidak terdapat potensi konflik, sehingga secara umum situasi kerukunan umat beragama serta keamanan di wilayah Kabupaten Banyumas tetap aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antarinstansi dalam Tim PAKEM Kabupaten Banyumas semakin kuat dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas masyarakat melalui pengawasan yang profesional, koordinatif, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Jaksa Bawor: Bersih, Akuntabel, Wicaksana, Optimal, Responsif
