Filter Dokumen
Reset

Perpustakaan Digital

Kejaksaan Negeri Purwokerto

Menampilkan 12 dari 592 Dokumen Halaman 12 dari 50
Cover PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
2000-05-22
hukum digital
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
SE-001/J.A/05/2000
Cover PEDOMAN TUNTUTAN HUKUMAN BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
1999-02-05
hukum digital
PEDOMAN TUNTUTAN HUKUMAN BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
SE-001/JA/02/1999
Cover PETUNJUK PEYUSUNAN DOSIR KEPEGAWAIAN
1984-02-23
hukum digital
PETUNJUK PEYUSUNAN DOSIR KEPEGAWAIAN
SE-007/JA/2/1984
Cover BENTUK DAN SISTIMATIKA LAPORAN RAPAT STAF KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI
1982-11-22
hukum digital
BENTUK DAN SISTIMATIKA LAPORAN RAPAT STAF KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI
SE-019/J.A/11/1982
Cover MAJELIS KEHORMATAN JAKSA
2011-05-13
hukum digital
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA
PER-029/A/JA/05/2011
Cover PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2011-03-16
hukum digital
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PER-021/A/JA/03/2011
Cover KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
2010-01-28
hukum digital
KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
PER-010/A/JA/01/2010
Cover PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA
2010-01-18
hukum digital
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA
PER-007/A/JA/01/2010
Cover PEMBENTUKAN BANK DATA INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2009-06-22
hukum digital
PEMBENTUKAN BANK DATA INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PER-025/A/JA/06/2009
Cover PENGGUNAAN LAMBANG KORPS ADHYAKSA
2008-08-15
hukum digital
PENGGUNAAN LAMBANG KORPS ADHYAKSA
PER-018/A/J.A/08/2008
Cover PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN RI
2007-07-12
hukum digital
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN RI
PER-068/A/J.A/07/2007
Cover Aparatur Sipil Negara
2023-10-31
hukum digital
Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023