Filter Dokumen
Reset
524
Buku
452
Peraturan
6
Majalah
742
Hukum

Perpustakaan Digital

Kejaksaan Negeri Purwokerto
Menampilkan 12 dari 742 Dokumen Halaman 12 dari 62
Cover Organisasi Perangkat Daerah
2007-07-23
hukum digital
Organisasi Perangkat Daerah
PP No. 41 Tahun 2007
Cover Perlindungan Saksi dan Korban
2006-08-11
hukum digital
Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 13 Tahun 2006
Cover Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2005-01-04
hukum digital
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 2 Tahun 2005
Cover Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2004-10-05
hukum digital
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 84 Tahun 2004
Cover Badan Usaha Milik Negara
2003-06-19
hukum digital
Badan Usaha Milik Negara
UU No. 19 Tahun 2003
Cover Kepolisian Negara Republik Indonesia
2002-01-08
hukum digital
Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 2 Tahun 2002
Cover Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2000-05-30
hukum digital
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 29 Tahun 2000
Cover Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
2014-09-17
hukum digital
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
PERPRES No. 116 Tahun 2014
Cover Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014-04-21
hukum digital
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PERPRES No. 29 Tahun 2014
Cover Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
2012-11-14
hukum digital
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
PERPRES No. 97 Tahun 2012
Cover Keterbukaan Informasi Publik
2008-04-30
hukum digital
Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 14 Tahun 2008
Cover Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2000-12-19
hukum digital
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
INPRES No. 9 Tahun 2000